Assalamualaikum wr wb
Perkenalkan, Pak. Nama saya Ghofur asli Demak, usia 23 tahun. Saya
seorang mahasiswa tarbiyah di salah satu perguruan tinggi negeri terfavorit di
sepanjang Pantura yaitu STAIN Kudus. Bapak saya adalah seorang nelayan dan ibu
sayalah yang menjual hasil tangkapan bapak. Di sini pekerjaan ibu itu disebut
“Bakul seret”.
Dear, Bapak Presiden. Saya akan menceritakan keluh kesah bapak saya
sebagai perwakilan dari segenap kelompok nelayan di daerah kami, Kecamatan
Wedung Kabupaten Demak. Sejak beberapa waktu lalu bapak saya sudah resah akan
penerapan kebijakan larangan penggunaan pukat hela dan ‘arat’ (cantrang). Bapak
meminta saya untuk menulisnya agar sampai ke Pak Presiden. Dan inilah curahan
hati bapak saya.
***
Bagian I
Pak, kami ini nelayan kecil, melaut dengan perahu kecil berdimensi
6,5 m x 2,8 m di wilayah perairan Demak dan sekitarnya.. Kami bekerja siang
malam mengarungi lautan tidak lain hanya untuk mencari sesuap nasi. Kami
berusaha bekerja sebaik-baiknya dengan alat yang ada sehingga kami dapat
produktif dan turut mengembangkan ekonomi negara. Terkait tentang pelarangan
penggunaan alat tangkap ‘arat’ (cantrang) yang menjadi gonjang-ganjing para
nelayan dan kementerian kelautan dan perikanan (KKP), perlu kiranya untuk
ditelaah ulang.
Saya ceritakan. Saya bukanlah nelayan kemarin sore, saya sudah
merasakan asinnya air laut semenjak belum dikhitan. Bukan setahun dua tahun,
tetapi sudah 40 tahun saya berprofesi sebagai nelayan. Bermacam-macam alat
sudah kami jajaki dari jaring, dogol dan sebagainya. Namun, sejauh itu kami
belum mendapatkan hasil tangkapan yang optimal.
Saya masih ingat, pemerintah mendorong nelayan untuk produktif, “Ayo,
berantas kemiskinan. Buatlah alat yang canggih agar dapat ikan yang banyak. Tak
perlu jauh-jauh ke luar negeri”. Begitulah kata mereka saat itu. Kini, di saat
kami menggunakan alat yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan demi menghidupi
keluarga dan anak-anak kami, dengan tangan kami sendiri, kenapa justru
dilarang?
‘Arat’ dapat merusak ekosistem laut, terumbu karang, dan telur
ikan. Begitulah alasan kebijakan ini seperti yang didengungkan pegawai Dinas
KKP saat penyuluhan sore tadi. Saya jawab, tidak pak. Kami tidak merusak
terumbu karang. Justru kami menghindarinya. Adanya karang tentu dapat
menyangkut jaring kami. Kalau kami menerjangnya, bukannya dapat ikan, malah jaring
kami yang rusak.
Pak, perahu itu harganya mahal, jaring juga mahal. Tentu kami
berusaha menjaga agar peralatan kami tidak rusak. Karena kalau rusak, berarti
kami tidak melaut (menganggur) bahkan nombok pada tukang untuk biaya perbaikan.
Pak, kami tidak mencari ikan di terumbu karang melainkan di
perairan pasir dan lumpur, itu lebih aman bagi kami. Siapa bilang dasar laut
yang berpasir tidak ada ikannya? Sini ikut saya mencari ikan. Saya tunjukkan
keadaanya. Kalau perlu kita nyemplung sama-sama agar yakin. Sekali lagi kami
tidak merusak terumbu karang seperti yang dianggap pejabat-pejabat KKP itu.
Dalam hati saya berpikir, Bapak-bapak KKP itu pernah ke laut atau tidak? Pernah
mengalami dan melihat sendiri atau tidak keadaan yang sebenarnya. Kok
bisa-bisanya mereka bilang seperti itu.
Begini lho, Pak. Kami asli orang indonesia, pak. Melaut di perairan
indonesia. Kami bukan pencuri seperti orang cina atau filipina itu. Apakah kami
salah mengambil ikan di perairan negara kami, negara kita indonesia. Kalau yang
ngambil orang asing, tangkap saja. Hukum yang berat. Lha ini kepada rakyat
sendiri kok diperlakukan seperti maling. Sekali lagi kami bukan pencuri.
***
Bagian II
Oke, sekarang kami mencoba memahami dan mengikuti kemauan Ibu Susi
selaku pimpinan KKP, yaitu nelayan meninggalkan ‘arat’. Saat saya bertanya pada
dinas pada sesi tanya jawab saat itu, Apa alat tangkap alternatif yang dapat
kami gunakan untuk menangkap ikan selanjutnya? Namun, nyatanya mereka hanyalah kabel
speaker, Pak. Mereka bilang hanya bertugas menyosialisasi, kan. Ada
permasalahan kami sampaikan ke atas. Entah, mereka menyampaikannya atau tidak.
Lantas, dengan apa kami menangkap ikan? Dengan menjaring sederhana
seperti dulu? Waduh, pak? Jaman sudah berubah, peralatan tangkapan ikan pun
sudah wajar jika berubah. Coba bapak bayangkan, berapa ikan yang dihasilkan
dengan alat tangkap jadul seperti itu? Bukannya untung, malah kami nombok
karena hasil tangkapan tidak cukup untuk membayar solar yang kami hutang
sebelum berangkat.
Nelayan dan arat tidak bisa dipisahkan. Nelayan mencari ikan
menggunakan arat. Tidak ada arat berarti tidak melaut.
Secara eksplisit KKP memaksa para nelayan untuk memikirkan sendiri
nasib ke depannya. Sungguh ini merupakan kezaliman massif yang luar biasa. KKP
membuat kebijakan akan tetapi tidak memberikan solusi alternatif yang memadai.
Sebenarnya nelayan masih boleh melaut atau tidak? Kalau masih boleh kenapa
dicekik seperti demikian? Apa yang dialami bapak dan rekan-rekannya ini tidak
lain adalah golongan nelayan yang
terusik dan terusir.
Sebenarnya para nelayan mau saja mengikuti aturan pemerintah (berhenti
menggunakan arat) asalkan pemerintah mau bertanggung jawab dengan memberikan
bantuan alat tangkap alternatif yang sepadan. Mereka ini pelaut, pekerjaannya
ya di laut. Kalau nelayan berhenti melaut, lantas dengan apa mereka menafkahi
keluarga dan anak-anaknya? Lantas apa pekerjaan yang bisa mereka dapatkan? Saya
tidak punya keterampilan lain. Saya saja tidak tamat SD. Apa sebegitu mudahnya
memindahkan mata pencaharian orang banyak?
Bapak tahu, rasanya jadi pelaut seperti kami? Berangkat tengah
malam kami lakukan demi menghidupi anak-anak kami. Lihat telapak tangan kami
pak, mengapal tak ada bentuknya. Lihat pula wajah kami, ketampanan kami rontok
tersengat panas matahari di tengah laut. Belum lagi ketika musim ombak. Piring,
ompreng, sampai cendok melayang demi api kompor tetap menyala. Kami tidak minta
macam-macam. Kami mohon pahami nasib kami. Dan kami mohon agar kebijakan
pelarangan ‘arat’ itu dihapuskan. Itu sangat menyiksa kami.
Wassalamualaikum wr wb
Data Penulis
Nama : Muhammad Abdul Ghofur
Alamat: Ds Buko Kec. Wedung Kab. Demak
Institusi: STAIN Kudus
Tidak ada komentar:
Posting Komentar